a
Widget Image
blacklist ulp

ULP Pandeglang Dinilai Lalai, Perusahaan ‘Hitam’ Menang Lelang Proyek

PANDEGLANG, BANPOS – Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) Pandeglang, dinilai lalai dalam melakukan proses lelang. Pasalnya, ada perusahaan hitam atau masuk dalam daftar blacklist ikut sebagai peserta lelang. Bahkan, perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang tender.

Perusahaan tersebut adalah PT Anugrah Bangun Kencana (ABK), yang pernah masuk kedalam daftar hitam perusahaan alias pernah diblacklist oleh LPSE Kota Bekasi pada 2015 lalu. Oleh ULP Pandeglang, PT ABK dinyatakan sebagai pemenang tender untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Umbulan-Situpotong diwilayah Cikesih dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pandeglang untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp7,1 miliar.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, perusahaan yang beralamat di Jalan Bumipanyileukan P7 Nomor : 7 Bandung-Jawa Barat, pada tanggal 12 Maret 2015 sampai 11 Maret 2017, PT ABK telah masuk dalam daftar blacklist oleh LPSE Kota Bekasi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat.

Aktivis mahasiswa STAI Babunnajah Pandeglang, Arif Wahyudin menilai, jika pihak ULP telah lalai dengan meloloskan PT ABK untuk mengikuti tender pekerjaan di DBMSDA

“Kami sangat menyayangkan, ketika pihak ULP tidak teliti terhadap perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan, karena di Pandeglang ini ada satu perusahaan yang sudah masuk daftar hitam, namun malah memenangkan tender paket pekerjaan peningkatan jalan diwilayah Kecamatan Cikesik,” ungkapnya, Selasa (27/9/2016).

Menurutnya, wajar jika masyarakat berasumsi bahwa ada permainan antara oknum ULP Pandeglang dengan PT ABK.

“Maka kami menduga bahwa ULP telah melakukan persekongkolan dengan perusahaan itu, karena perusahaan yang diblacklist 2015 lalu, namun sekarang telah diloloskan dalam lelang paket pekerjaan,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa perusahaan yang masuk kedalam daftar blacklist tidak bisa mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di pemerintah minimal selama dua tahun.

“Kami menilai ULP tidak profesinal dalam melakukan proses lelang dan kamijuga menduga, ada permainan dalam lelang yang dilakukan ULP itu,” tukasnya. (SUL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment