jalan simpang-bayah

Duh! Jalan Nasional Simpang-Bayah Rusak Parah

MALINGPING, BANPOS – Ruas jalan nasional di Simpan-Bayah yang berada di Lebak Selatan (Baksel), terutama yang menuju Pelabuharatu Sukabumi Jawa Barat, kondisinya rusak parah. Diduga, penyebab rusaknya ruas jalan tersebut adalah banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi standar Muatan Sumbu Tengah (MST) dan over tonase.

Padahal, ruas jalan sepanjang 30 Km tersebut, baru selesai dibangun pada bulan Februari 2016 lalu. Selain, itu, kuat dugaan jika pengerjaan jalan Simpang-Bayah tidak sesuai dengan besaran tehnik (bestek).

“Karena jalan yang tidak berkualitas menyebabkan cepet rusak, apalagi setiap hari lalu lalang truk angkutan hasil tambang dan yang ke PT Cemindo itu jelas bermuatan melebihi kapasitas,” ungkap Ketua HMI Komisariat Cabang persiapan Cilangkahan, Hendra Ibnu Soleh, Senin (17/10/2016).

Ia menilai, jika tidak ada regulasi atau sikap tegas dari instansi terkait, maka bisa dipastikan kondisi ruas jalan Simpang-Bayah akan semakin rusak.

“Makin hari semakin hancur, di mana letak keseriusan pemerintah melihat kondisi infrastruktur seperti ini, kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jalan tersebut,” katanya.

Pihaknya berharap, pemerintah melalui instansi terkait bisa segera menindak pengusaha nakal pemilik kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas.

“Pemerintah harus segera bertindak dan memperbaiki kerusakan jalan, kalau hal ini tidak diindahkan, maka kami dari HMI Komisariat Cabang persiapan Cilangkahan akan melakukan aksi turun kejalan dalam beberapa hari ini,” tandasnya. (WDO/EKY)

Share With:
Rate This Article
Comments
  • Jalan baru diperbaiki sudah rusak lagi . Padahal jalan Simpang – Bayah menelah biaya ratusan milyar. Cape deh!!
    Saya ingin curhat terkait kerusakan jalan nasional dari Simpang – Bayah. Jalan nasional ini merupakan tanggung jawab Kementerian PU & PR dalam hal ini Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Banten.
    Terkait kerusakan jalan Simpang – Bayah, seharusnya instansi tersebut cepat merespon untuk segera memperbaiki, karena ada konsekuensi hukumnya.
    Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 24 yang berbunyi : (1). Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas. (2). Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak , untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

    Mengeneai ketentuan pidanyanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 273 : (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

    Pertanyaannya siapa yang dimaksud “penyelenggara jalan” dalam UU tersebut. Jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan rusaknya jalan, berarti “penyelenggara jalan” itulah yang bertanggung jawab. Jadi penyelenggara jalan bisa dipidanakan. Lalu siapa yang harus mengadukannya, apakah masyarakat umum? Mungkin iya, sebab Masyarakatlah selaku pengguna jalan dan selaku pihak yang dirugikan bisa melaporkannya kepada pihak berwajib.

    Namun, walaupun UU No. 22 Tahun 2009 telah diberlakukan 7 tahun yang lalu, namun tidak ada satupun dampakya terhadap instansi tersebut atas pelanggaran atau kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini UU ini hanya sebatas rule of conduct yang tersimpan dalam lembaran arsip negara yang tidak mempunyai makna apa-apa.

    Salam
    Urang Bayah

    3 Maret 2017

Leave A Comment