a
Widget Image
Warga Cikuasa / TUSNEDI

E-KTP Tidak Berlaku, Korban Gusuran Ngadu Ke Kejati Banten

SERANG, BANPOS – Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah perumpamaan yang tepat bagi para penduduk dua Kampung di Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Pasalnya, setelah tempat tinggal yang mereka diami selama puluhan tahun digusur oleh Pemkot Cilegon. Kini, giliran Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik milik dinonaktifkan oleh Pemerintah setempat karena dianggap penduduk illegal.

Akibatnya warga pun kesulitan mengurus administrasi untuk berbagai keperluan. Terlebih lagi, hak mereka sebagai warga miskin juga dicabut. Atas persoalan ini, ratusan warga Gerem mendatangi Kantor Kejati Banten untuk mengadukan persoalan-persoalan yang mereka alami.

“Beberapa waktu lalu kami datang ke Kecamatan untuk memperpanjang masa berlaku KTP. Tapi pihak kecamatan dan pengacara Pemkot Cilegon dalam hal ini Tim Kejaksaan bilang kalau KTP Elektronik kita tidak berlaku lagi. Ini kan aneh yah, padahal Pemilu lalu juga kita masih tercatat dan ikut memilih,” kata Susilo salah seorang warga Lingkungan Keramat Raya yang mendatangi Kantor Kejati Banten, Rabu (5/10).

Susilo menerangkan jika dirinya telah 13 tahun menempati bangunan yang berada di lahan milik PJ KAI. Ia menyanyangkan sikap Pemkot yang tidak perduli atas kondisi memprihatinkan warganya usai di penggusuran.

“Kalau bangunannya dibongkar kita sudah pasrah. Tapi kok bisa sampai KTP kita dicabut, tega benar Pemerintah ini,” jelas Susilo.

Hal senada dikatakan Marfuah yang setiap harinya harus tinggal ditenda-tenda sementara yang dibuat oleh warga. Ia sangat terpukul ketika rumah gubuk yang ia telah tinggali selama 33 tahun harus dibongkar paksa. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya bantuan dari Pemerintah.

“Kita sangat kecewa, kita harus tidur ditenda-tenda. Setelah bantuan dari berbagai instansi dilarang diberikan kepada warga, Sekarang KTP kita dinonaktifkan, kok sepertinya tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali,” tukasnya.

Evi Silvi, selaku penasehat hukum warga Cikuasa yang mendampingi warga ke Kejati Banten menuturkan jika kedatangannya bersama ratusan warga tersebut ialah untuk mengadukan berbagai persoalan. Diantaranya soal gusur paksa, Cikuasa Pantai dan Keramat Raya. Kemudian adanya dugaan korupsi atas bantuan raskin yang tidak sampai, padahal Raskinnya ada. Seharusnya sebanyak 417 KK yang mendiami dua kampung itu mendapatkan. Akan tetapi kenyataannya tidak mendapatkan raskin.

“Untuk bantuan masyarakat langsung (BML) juga tidak didapatkan, padahal masih terdaftar sebagai penerima. Kemudian kita melaporkan tuduhan dari pengacara negara Pemkot Cilegon yang menyatakan bahwa cikuasa pantai dan kramat adalah illegal. Atau istilahnya dihanguskan haknya sebagai warga Negara. Kita menilai dalam hal ini pengacara telah melakukan pelanggaran Ham berat,” tukas Evi.

Evi juga menyesalkan sikap petinggi Pemkot Cilegon yang melarang Dinsos dan Dinas lainnya untuk memberikan bantuan, ada kesewenangan. “Yang lebih sewenang-wenang ialah, setelah digusur ternyata ada beberapa titik yang dibangun Ruko oleh-oleh. Pemkot harusnya ga berhak, untuk seperti itu,” tegas Evi. (NED)

Share With:
Rate This Article

Leave A Comment