a
Widget Image
MUI / IST

Hindari Sasaran Fitnah, DPR Setuju Laporan Keuangan MUI Dibuka Ke Publik

JAKARTA, BANPOS – Komisi VII DPR mendukung jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya kepada publik, terutama soal dana sertifikasi halal, seperti diminta Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Ide yang bagus, akan membawa MUI lembaga umat salah satu teladan dalam transparansi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid saat dihubungi, Jumat (14/10).

“Dengan dibuka publik, MUI tidak jadi sasaran fitnah,” sambungnya.

Namun begitu, Sodik membantah saat ini DPR sedang menggodok tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi terhadap kehalalan suatu produk.

Selama ini diketahui sertifikasi halal hanya bisa dikeluarkan oleh MUI.

“Itu sudah jelas dalam UU Jaminan Produk Halal, bahwa sertifikat halal dari MUI,” tegasnya.

Padahal sejatinya, menurut Sodik, analisis kehalalan produk tak hanya monopoli MUI, tetapi juga oleh berbagai elemen masyarakat, serta diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (RMOL/RUL)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment