a
Widget Image
Petani / IST

Kado pahit petani di hari ulang tahun Banten

SERANG, BANPOS – Provinsi Banten yang genap berusia 16 tahun hari ini 4 Oktober 2016 masih menyisakan sejumlah permasalah terutama di bidang Pertanian, hal tersebut terbukti dengan terus menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) serta sejumlah konflik agraria yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pemerintah Provinsi Banten.

Pemerhati Pertanian, Angga Hermanda mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan pertanian di Banten, padahal Banten memiliki potensi sumber-sumber agraria yang besar termasuk diantaranya adalah pertanian.

“Secara historis kemutahiran teknologi perairan (irigasi) sebagai penopang pertanian Kesultanan Banten saat masa Sultan Ageng Tirtayasa sudah tersohor keseluruh dunia,” Ujar Angga Hermanda, Selasa (4/10/2016)

Sejarah tinggalah sejarah, lanjut Angga dengan sekian banyak potensi pertanian di Banten tetapi belum juga dapat meningkatkan NTP di Banten. NTP sendiri menjadi indikator kesejahteraan petani, Namun NTP semakin turun beriringan dengan peringatan 16 tahun usia Provinsi Banten. Hal ini menjadi kado yang pahit.

“November 2015 NTP Banten tercatat sebesar 107,53 kemudian turun secara drastis menjadi 100,47 pada bulan September 2016 yang lalu sesuai dengan data BPS, Oktober 2016,” Lanjutnya

Pria yang juga menjadi pengurus Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) sekaligus pengurus IKA Faperta Untirta tersebut bercerita, Belum selesai dengan permasalah NTP, dunia pertanian di Banten kembali terancam dengan konflik-konflik agraria di Banten, belum lagi alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam ketersediaan lahan bagi petani.

“Dengan situasi demikian, implemenasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat perlu untuk dijadikan sorotan,” Katanya.

Terakhir, dirinya menyesalkan sikap pemerintah perihal kelembagaan petani, akses dan program pemerintah pada prakteknya hanya dimonopoli oleh beberapa golongan saja dan secara umum membuat petani tidak mandiri. Diskriminasi ini dimulai dari pengakuan terhadap kelembagaan-kelembagaan petani yang ada.

“Sedangkan Organisasi-organisasi petani yang dibentuk dan didirikan oleh petani seperti serikat petani, aliansi petani, paguyuban petani, dan lainnya tidak diakui, pemerintah hanya mengakui kelompok tani (poktan) sebagai penerima akses dan program. Padahal tidak seluruh petani terdaftar sebagai anggota pokta,” Pungkasnya. (DIK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment