a
Widget Image
honorer k1

KemenPAN-RB Tolak Pengangkatan 367 Honorer K1

SERANG, BANPOS – Sisa honorer Kategori Satu atau K1 sebanyak 367 orang yang belum diangkat menjadi CPNS secara tegas ditolak dan tidak dapat diproses lagi ketahap selanjutnya oleh KemenPAN-RB. Alasannya, ratusan honorer K1 tersebut Tidak Mmemenuhi Kriteria (TMK).

Penolakan ini berdasarkan surat nomor B/3106/M.PAN-RB/09/2016 tertanggal 19 September yang bersifat segera dan ditandatangani langsung oleh MenPAN-RB, Asman Abur dengan tembusan Kepala BKN, Sekda Banten Provinsi Banten dan Gubernur Banten.

Ada empat poin yang tertuang dalam surat tersebut, pertama, berdasarkan data laporan hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) terhadap tenaga honorer K1 pemprov yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB dan BPKD dengan laporan nomor : LAP – 133/D204/2013 dan LAP-65/INSP.PAN-RB/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

“Disimpulkan sejumlah 367 THK-1 direkomendasikan TMK, karena pembayaran honornya tidak menggunakan beban belanja pegawai dan keabsahan THK-1, dimaksud direkomendasikan untuk dimasukan sebagai THK-2,” ujar MenPAN-RB, Asman Abnur.

Point kedua, dasar hukum pengangkatan THK-1 sesuai dengan PP48 tahun 2005 juncto PP 56 tahun 2012 sudah tidak berlaku dan sesuai ketentuan tersebut bahwa pengangkatan THK-1 berdasarkan formasi tahun anggaran 2012 dan untuk THK-2 formasi 2014.

Selanjutnya, point ketiga, hasil rapat koordinasi antara KemenPAN-RB, BKN dan Komisi ASN tanggal 28 Juni 2016 memutuskan untuk menghentikan proses pengangkatan THK-1 dan THK-2. Point terkahir atau ke-empat tertulis, sehubungan dengan angka 1, 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa permasalahan THK-1 Provinsi Banten sudah dinyatakan selesai dan tidak diperlukan pembahasan.

Kepala BKD Banten, Samsir mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyusun surat jawaban resmi yang ditujukan kepada KemenPAN-RB.

“Kami sudah mempersiapkan suratnya, dan kami akan menjelaskan mengenai kronologis honorer K1. Yang jelas isi surat dari pemerintah pusat itu kurang tepat, karena sisa honorer belum diangkat ada 359 orang, bukan 367 seperti yang dijelaskan dalam surat dari MenPAN-RB,” jelasnya.

Dalam surat tersebut juga akan dijelaskan, mengenai dokumen dan keabsahan para honorer yang saat ini belum menjadi PNS.

“Kita akan sampaikan juga mengenai data pengajiannya ke KemenPAN-RB bahwa data semuanya telah lengkap diserahkan ke BKN,” ungkapnya.

Sementara itu, Litbang Forum Honorer K1, Pujo Karahmat mengharapkan kepada Rano Karno dan BKD untuk secepatnya menjelaskan secara detail mengenai data dan dokumen yang diserahkan oleh Pemprov ke KemanPAN-RB dan BKN.

“Harapan temen-temen, pemprov dan pusat difasilitasi oleh Pak Presiden, bisa memberikan semacam penelahaan objektif terhadap nasib kami,” tandasnya. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment