a
Widget Image
Ilustrasi / IST

Kota Serang Akan Larang Keberadaan Tempat Hiburan Malam

SERANG, BANPOS – Larangan keberadaan tempat hiburan malam di Kota Serang segera disahkan, larangan tersebut muncul dalam Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang sudah selesai pembahasannya oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Serang. Raperda tersebut akan segera di kirim ke Gubernur untuk dievaluasi sebelum disahkan DPRD Kota Serang.

Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Tb Ridwan Akhmad mengatakan, pembahasan pansus untuk raperda tersebut sudah rampung, dan sekarang tinggal menunggu hasil evaluasi gubernur.

“Untuk evaluasi itu ranahnya eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum, mereka harus segera menyampaikan ke Gubernur, kalau sudah clear evaluasi gubernurnya baru segera diparipurnakan untuk pengesahannya,” kata Ridwan, Minggu (16/10/2016).

Dalam raperda tersebut, kata Ridwan, perubahannya ada tiga point, pertama terkait alkohol itu hanya boleh diperjualbelikan di hotel berbintang empat keatas, selain itu dilarang, kedua adanya tambahan pasal pada pasal 47 yaitu kegiatan usaha kepariwisataan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilarang beroperasi di Kota Serang, maksudnya hiburan malam seperti pub, diskotik, Bar, dan sebagainya itu dilarang ada di Kota Serang.

“Ketiga pengusaha hiburan malam yang sudah ada di berikan kesempatan enam bulan dalam pasal peralihan raperda untuk segera menutup sendiri usahanya. Jika dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari dituangkannya dalam lembaran daerah, maka pemkot wajib mentertibkan mereka,” katanya.

Menurut Ridwan, semangat raperda tersebut sejalan dan konsisten dalam mendukung visi Walikota Serang yang telah tertuang dalam RPJMD yaitu Kota Serang menjadi kota madani.
“Secara filosofis madani dimaksud itu ingin menjadi seperti kota Madinah ‘baldatun thoyibatun wa rabbur ghofur’. Sejalan dan konsisten juga dalam menjaga prinsip usaha kepariwisataan sesuai UU 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa prinsip dimaksud harus sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat,” tuturnya.

Kultur masyarakat Kota Serang, lanjut Ridwan, religius, agamis dan sebagai kota santri. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten, yang sangat dikenal religiuitas masyarakatnya.

“Kota Serang ini sebagai miniaturnya sejalan dengan raperda tersebut,” katanya.

Sementara, Kepala Bagian Hukup Pemkot Serang Yudi Suryadi mengatakan, draf reperda tersebut sedang dirapihkan oleh pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), namun setelah rampung akan segera di kirimkan ke Biro Hukum Provinsi Banten untuk dilakukan evaluasi. Secara substansi raperda itu sudah selesai semuannya.

“Kemarin lagi di rapihkan draf raperdanya oleh Disporapar, khawatir penyusunannya ada yang salah atau ada yang salah ketik. Setelah selesai dibahas, raperda itu kan dirapihkan lagi sebelum disampaikan ke provinsi, nanti dikoreksi lagi oleh provinsi pasal-pasalnya,” katanya.

Yudi mengatakan, pihaknya juga berharap raperda tersebut dapat diparipurnakan bulan ini (Oktober), namun itu bergantung hasil evaluasi provinsi. Evaluasi itu kalau menurut aturan minimal dua pekan, jika tidak ada masalah substansi dan sebagainya akan lebih cepat.

“Untuk pengesahan raperda, prinsip kami lebih cepat lebih baik, agar kami juga dapat mengerjakan pekerjaan yang lain,” tuturnya. (NED)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment