a
Widget Image
Manager Operasional PT Bali Pasific Pragama (BPP) Dadang Prijatna / IST

Lagi, Orang Kepercayaan Adik Atut Dituntut 2 Tahun Penjara

SERANG, BANPOS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tigaraksa menuntut Manager Operasional PT Bali Pasific Pragama (BPP) Dadang Prijatna hukuman penjara selama dua tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan alat kedokteran (alked) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2010 senilai Rp11,4 miliar.

Anak buah Tubagus Chaeri Wardana tersebut dinilai terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap Dadang Prijatna, ST dengan pidana penjara selama dua tahun dan membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” kata JPU Kejari Tigaraksa Hery Suherman, di Pengadilan Tipikor PN Serang, Selasa (11/10).

JPU juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.944.779.432. Jika terdakwa tidak mengganti setelah masa satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dilelang atau diganti dengan hukuman 1 tahun penjara.

Dalam pembacaan tuntutannya JPU menyebutkan ada saham milik adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Panancangan, Kecamatan Serang, Kota Serang Nomor 528 dengan luas 1.632 meter persegi atas nama Tubagus Chaeri Wardana.

Untuk diketahui saat ini Dadang Prijatna ditahan di Rutan Klas II B Serang dalam perkara yang ditangani oleh KPK. Ia menjadi tersangka atas kasus tersebut karena diduga telah mengamankan proyek milik Tb Chaeri Wardana. Proyek tersebut diketahui dibagi dalam dua mata anggaran. Pertama APBD Tangsel senilai Rp6,6 miliar dan APBN senilai Rp4,8 miliar pada tahun 2010.

Proyek yang diduga merugikan negara Rp1,1 miliar itu juga menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Dadang M Epid. Dadang M Epid dianggap ikut terlibat dalam pengamanan paket pekerjaan yang diduga sudah diatur sejak awal tersebut.

Dadang M Epid dan Dadang Prijatna ikut mengatur untuk pemenangan proyek tersebut agar jatuh kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT BPP. Proyek tersebut kemudian dimenangkan oleh Cipta Arya Fortuna. Akan tetapi pada pelaksanaannya pengadaan alkes tersebut justru dipasok oleh Yuni Astuti dari perusahaan PT Java Medica.

Atas perbuataanya itu, Dadang Prijatna disangkakan telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (NED)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment