a
Widget Image
perda waralaba

Pembangunan Waralaba di Pandeglang Akan Dibatasi

PANDEGLANG, BANPOS – Pemkab Pandeglang akan membatasi pembangunan dan jumlah toko waralaba. Nantinya, setiap kecamatan hanya boleh berdiri empat unit toko waralaba. Kebijakan ini seiring dengan telah disahkannya Perda nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Qaralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern oleh DPRD Pandeglang.

Angota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Pandeglang, Dede Sumantri mengungkapkan, bahwa Perda Waralaba sudah ditetapkan oleh legislatif sekitar satu pekan lalu. Perda tersebut juga mengatur soal radius atau jarak bangunan dengan pasar tradisional.

“Dalam tiap Kecamatan itu harus sebanyak empat waralaba, jarak antara waralaba dengan pasar tradisional sepanjang 500 meter serta aturan lainnya,” ungkapnya,Senin (17/10/2016).

Tujuan ditetapkannya Perda Waralaba itu, sambung dia, untuk menjaga iklim investasi di Pandeglang.

“Sebetulnya bukan menghambat terhadap investasi, akan tetapi siapapun boleh investasi di Pandeglang, akan tetapi harus menempuh prosedur yang sesuai,” ujar Anggota Fraksi PKS ini.

Menurutnya, saat ini pembangunan waralaba di Pandeglang bebas dilakukan pengusaha. Dalam satu kecamatan ada empat sampai lima toko waralaba. Bahkan, ada juga yang tujuh toko waralaba dalam satu kecamatan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh, terutama para pengusaha kecil.

“Selain aturan pembangunan, dalam perda juga produk lokasl harus masuk kepada waralaba. Baik itu jenis Indomaret, Alfamaret dan waralaba lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Balegda DPRD Pandgelang, E Supriadi mengatakan, dengan sudah disahkannya Perda Waralaba, ada proses atau mekanisme yang jelas dalam pembangunan toko modern.

“Perda itu sekarang sudah mulai dijalankan,” tukasnya. (SUL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment