a
Widget Image
ahok hina alquran

Permintaan Maaf Ahok Terkait Penistaan Agama Tak Hilangkan Unsur Pidana

JAKARTA, BANPOS – Meski Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah meminta maaf terkait pernyataanya soal Al quran dalam surat Al Maidah ayat 51. Namun, permintaan maaf Ahok tidak menghilangkan unsur pidana yang sudah dilakukannya.

Begitu yang disampaikan Ketua DPP Laskar Aswaja, Adhi Thobink Permana dalam surat elektronik (surel) yang dikirimkan ke redaksi, Senin (10/10/2016). Menurutnya, pernyataan Calon Gubernur DKI Jakarta Incumbent itu sudah mengancam kerukunan umat beragama.

“Pernyataan Ahok tentang Surah Al Maidah ayat 51 dapat mengancam toleransi antar umat beragama, karena toleransi dibangun atas dasar saling menghormati,” tegas Adhi.

Ia menilai, jika Ahok terkesan tidak menghormati perbedaan pendapat yang berkembang di antara umat muslim.

“Laskar ini juga akan mengawal prinsip-prinsip Ahlussunnah Waljama’ah diantaranya prinsip Tasammuh (toleransi) dalam bingkai kebhinekaan,” kata Adhi.

Terpisah, pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, bahwa permintaan maaf Ahok tidak serta merta menghilangkan unsur penistaan agama yang masuk ranah pidana umum. Untuk itu, aparat tetap harus memproses sesuai aturan hukum yang ada.

“Kita hargai kalau Ahok menyadari kekeliruannya dan meminta maaf. Tapi permintaan maaf tersebut tidak menghilangkan unsur pidananya. Pernyataan Ahok itu jelas telah menistakan satu agama tertentu, tanpa pelaporan pun aparat hukum dalam hal ini polisi tetap harus menindaklanjutinya. Aturannya seperti itu,” jelasnya.

Guru besar tata negara ini menjelaskan, bahwa dalam kasus Ahok yang dihina adalah Islam sebagai agama. Oleh karena itu, penistaan yang dilakukan Ahok berdampak pada umat Islam di seluruh dunia.

“Makanya saya ingatkan agar aparat hukum menindaklanjutinya secara serius. Jangan sampai nanti ada fatwa dari luar negeri yang menjatuhkan hukuman mati pada Ahok seperti yang terjadi pada Salman Rusdie. Makanya lebih baik kita selesaikan secara internal. Jadi, biar aturan atau hukum positif yang memutuskan tanpa perlu dipolitisasi,” tegasnya. (WAH/SAM/IGO/RMOL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment