a
Widget Image
sidang uu pilkada

Presiden Minta Aturan Cuti Petahana Tetap Dipertahankan

JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo meminta peraturan terkait cuti selama masa kampanye bagi calon petahana tetap dipertahankan. Pernyataan itu disampaikannya melalui Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Djohermansyah Djohan bersaksi sebagai ahli Presiden pada sidang uji materi UU Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kamis (6/10/2016).

“Sebaiknya cuti petahana selama kampanye tetap dipertahankan karena lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya,” ujarnya di hadapan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ia menuturkan, bahwa cuti selama masa kampanye bagi petahana merupakan pencegahan atas potensi penyalahgunaan wewenang.

Merujuk data Kemendagri, sejak 2005 setidaknya 67,5 persen pemimpin pemerintahan daerah di 542 daerah otonom terjerat kasus hukum. Sebanyak 1.282 kasus dilakukan oleh petahana.

Ribuan kasus tersebut, kata Djohermansyah, meliputi pemberian bantuan sosial dan hibah, penyalahgunaan APBD, sumbangan pihak ketiga, perizinan hingga pemanfaatan fasilitas negara serta politisasi PNS.

Menurutnya, cuti petahana adalah bagian dari tahapan pilkada dan bukan pemotongan masa jabatan.

“Petahana bisa terhindar dari godaan penyalahgunaan wewenang, bisa fokus berkompetisi dan memiliki kesetaraan dengan penantang sehingga persaingan lebih adil,” tukasnya.

Sidang pengujian pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada akan dilanjutkan Rabu pekan depan. Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak terkait. (CNI/EKY)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment